Oleh: Nurhadi, S.Sos.I., M.H. / Wakil Sekretaris PCNU Lampung Selatan
Agenda Muktamar dan Masa Depan NU
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama semakin dekat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar pada 27–31 Agustus 2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Gabungan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 7 Juli 2026. Tambakberas dipilih setelah sebelumnya terdapat sejumlah pesantren yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. (NU Online)
Penetapan Tambakberas memiliki makna historis. Pesantren yang didirikan KH Abdul Wahab Chasbullah tersebut bukan sekadar tempat berlangsungnya sebuah agenda organisasi, tetapi merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama. Maka, Muktamar ke-35 seharusnya tidak berhenti pada agenda memilih Ketua Umum PBNU, tetapi menjadi momentum melakukan refleksi: NU hendak dibawa ke mana dalam lima tahun mendatang?
Persiapan menuju Muktamar juga telah berlangsung. PBNU sebelumnya mengesahkan kepanitiaan Munas Alim Ulama, Konferensi Besar, dan Muktamar ke-35 melalui keputusan resmi pada Mei 2026. Setelah lokasi ditetapkan, panitia mulai mematangkan koordinasi antara PBNU, PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, dan panitia lokal Tambakberas. Persiapan mencakup berbagai kebutuhan teknis, mulai akomodasi hingga lahan parkir, dapur umum, dan area bazar. (NU Online)
Namun, persiapan Muktamar tidak boleh hanya dimaknai sebagai persiapan teknis. Yang jauh lebih penting adalah persiapan mental dan moral untuk bermusyawarah. Sebab, Muktamar adalah ruang perjumpaan gagasan sekaligus ruang kontestasi kepemimpinan. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Bahkan, dalam organisasi sebesar NU, banyaknya tokoh yang memiliki kesiapan untuk berkhidmah dapat dibaca sebagai tanda bahwa NU mempunyai sumber daya kader dan kepemimpinan yang beragam.
Ketua Bidang Hukum dan Media PBNU Prof. Moh. Mukri bahkan menyebut munculnya banyak nama sebagai dinamika yang wajar dan bagian dari proses demokrasi di tubuh NU. (NU Online Lampung)
Di sinilah kontestasi perlu diletakkan secara proporsional: berbeda pilihan tidak harus berbeda persaudaraan.
Bursa Kepemimpinan yang Semakin Dinamis
Sejumlah nama telah muncul ke ruang publik sebagai bagian dari bursa calon Ketua Umum PBNU. Di antaranya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, KH Zulfa Mustofa, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. NU Online juga menyebut nama Hery Haryanto Azumi dalam dinamika bursa. (NU Online)
Masing-masing memiliki latar belakang dan modal kepemimpinan yang berbeda. Karena itu, kurang bijaksana jika kontestasi hanya dibaca sebagai pertarungan siapa paling kuat. Lebih produktif apabila publik Nahdliyin membaca apa yang dapat ditawarkan masing-masing tokoh bagi masa depan NU.
Gus Yahya: Modal Petahana dan Agenda Keberlanjutan
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memiliki modal yang berbeda karena merupakan Ketua Umum PBNU periode berjalan. Ia telah menyatakan akan kembali maju dalam Muktamar ke-35.
Alasan yang dikemukakannya cukup jelas: ia ingin melanjutkan dan menyempurnakan agenda strategis yang telah dibangun selama periode kepemimpinannya. Posisi sebagai petahana memberikan keuntungan berupa pengalaman langsung mengelola PBNU, memahami persoalan organisasi dari pusat, serta mengetahui pekerjaan rumah yang belum selesai. (NU Online)
Kelebihan Gus Yahya dengan demikian berada pada pengalaman kepemimpinan aktual dan kontinuitas program. Ia dapat menawarkan argumentasi bahwa sejumlah agenda yang telah dimulai membutuhkan keberlanjutan agar tidak terputus di tengah jalan.
Namun, seperti semua petahana, tantangannya adalah meyakinkan muktamirin bahwa pengalaman satu periode dapat diterjemahkan menjadi pembaruan yang lebih baik pada periode berikutnya.
KH Zulfa Mustofa: Tradisi Keulamaan dan Kepekaan terhadap Umat
KH Zulfa Mustofa memiliki modal sebagai ulama dan Wakil Ketua Umum PBNU. Dalam menyampaikan gagasannya menjelang Muktamar, ia menekankan pentingnya pengurus NU yang faqih sekaligus peka terhadap kebutuhan umat. (NU Online)
Poin tersebut menarik karena kepemimpinan NU memang tidak cukup hanya dengan kemampuan administratif. NU adalah jam’iyah keagamaan yang membutuhkan pemimpin dengan kedalaman ilmu sekaligus kemampuan memahami perubahan sosial.
Kiai Zulfa juga pernah menerima mandat sebagai Pj Ketua Umum PBNU dalam dinamika internal organisasi pada akhir 2025, tetapi kemudian mengembalikannya kepada Rais Aam dengan alasan kepentingan organisasi dan agar NU kembali rukun dan guyub. Episode tersebut dapat dibaca sebagai pengalaman langsung menghadapi dinamika organisasi sekaligus penekanan terhadap kepentingan keutuhan jam’iyah. (NU Online)
Gus Yusuf: Pesantren, Kaderisasi, dan Tata Kelola
KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf mempunyai kekuatan pada basis pesantren dan pengalaman kaderisasi. Ia merupakan Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
Gus Yusuf secara terbuka menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Bahkan, pada Juli 2026, 23 PCNU se-Jawa Tengah menyatakan dukungan kepadanya dalam forum yang digelar di Pesantren API Tegalrejo. (NU Online)
Gagasan yang dibawanya menyoroti tata kelola organisasi dan penguatan pesantren. Ini merupakan isu strategis. NU mempunyai jaringan pesantren yang sangat luas, tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana kekuatan pesantren tersebut tidak hanya bertahan secara tradisional, melainkan berkembang menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, literasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia.
Kekuatan Gus Yusuf dengan demikian terletak pada kedekatan dengan tradisi pesantren dan basis kader yang kuat, terutama di Jawa Tengah.
Gus Rozin: Tradisi Pesantren dan Agenda Pembenahan Organisasi
KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin juga membawa modal yang tidak kecil. Ia merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah periode 2024–2029 dan putra KH MA Sahal Mahfudh, tokoh besar NU yang dikenal luas melalui tradisi keilmuan dan gagasan pemberdayaan masyarakat. (NU Online)
Gus Rozin menyatakan siap maju dengan membawa misi membenahi organisasi. Kelebihannya terletak pada perpaduan antara pengalaman organisasi, lingkungan pesantren, dan warisan intelektual keluarga besar Kajen. Gagasan pembenahan organisasi juga relevan dengan kebutuhan NU yang semakin besar dan kompleks.
NU tidak cukup hanya memiliki jamaah yang besar. Ia memerlukan tata kelola yang semakin rapi, transparan, efektif, dan mampu menghubungkan struktur pusat dengan wilayah, cabang, hingga ranting.
Gus Salam: Pesantren dan Rekonsiliasi
KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam membawa warna yang berbeda. Pengasuh Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, ini menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU setelah mendapat dawuh dari KH Nurul Huda Djazuli dan dukungan sejumlah tokoh NU. (NU Online)
Hal menarik dari Gus Salam adalah penekanannya terhadap rekonsiliasi organisasi. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa berkhidmah di pesantren pada hakikatnya merupakan bagian dari khidmah kepada NU karena NU lahir dari pesantren. (NU Online)
Gagasan rekonsiliasi sangat penting dalam situasi kontestasi. Apa pun hasil Muktamar nanti, NU harus kembali menjadi rumah bersama. Karena itu, kekuatan Gus Salam dapat dilihat dari basis pesantren dan gagasan memulihkan kebersamaan organisasi.
Gus Kikin: Pesantren Tebuireng dan Kepemimpinan Ekonomi
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin memiliki modal historis dan organisatoris yang kuat. Ia adalah Pengasuh Pesantren Tebuireng ke-8 dan Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024–2029. Ia juga pernah menjadi Ketua PBNU bidang ekonomi sejak 2022. (NU Online Jawa Timur)
Gus Kikin maju setelah mendapatkan penugasan dari PWNU dan PCNU se-Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pencalonannya bukan semata kehendak pribadi, tetapi amanah organisasi.
Modal Gus Kikin menjadi menarik karena menggabungkan tradisi pesantren, pengalaman organisasi, jaringan Jawa Timur, dan pengalaman di bidang ekonomi.
Lebih dari itu, sikapnya yang menyatakan siap dipilih maupun tidak dipilih menunjukkan bahwa jabatan dipandang sebagai amanah. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan NU kepada Qanun Asasi. (NU Online Jawa Timur)
Nasaruddin Umar: Membaca NU dari Pesantren hingga Panggung Dunia
Di antara nama-nama tersebut, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menghadirkan corak kepemimpinan yang menurut sangat menarik untuk dipertimbangkan secara serius. Bukan karena kandidat lain tidak memiliki kapasitas. Justru sebaliknya, seluruh nama yang muncul mempunyai keunggulan masing-masing. Tetapi kebutuhan NU pada fase sekarang tampaknya memerlukan figur yang mampu menghubungkan pesantren, akademia, negara, masyarakat sipil, dan dunia internasional. Prof. Nasaruddin Umar mempunyai modal tersebut.
Profil resmi Kementerian Agama mencatat bahwa Nasaruddin Umar lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959. Ia merupakan lulusan tradisi pendidikan pesantren As’adiyah Sengkang, kemudian menempuh pendidikan tinggi di bidang syariah hingga doktoral. Ia juga pernah melakukan studi dan riset di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. (Kementerian Agama)
Jika ada yangbertanya “apakah melihat latarbelakang calon ketua umum PBNU itu peting?” jawabannya “sangat peting”.
Nasaruddin bukan hanya tumbuh dalam tradisi akademik. Ia mempunyai akar pesantren yang kuat. Ia memahami dunia kitab, pendidikan Islam, sekaligus dunia akademik modern.
Kementerian Agama mencatat sederet amanah yang pernah diembannya: Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menteri Agama RI sejak 2024, Imam Besar Masjid Istiqlal sejak 2016, Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal sejak 2021, serta pernah menjadi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Wakil Menteri Agama. Di sinilah letak salah satu keunggulan Nasaruddin Umar.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan umat dari dekat, tetapi juga mampu berbicara kepada dunia.
Pengalaman sebagai Menteri Agama membuatnya bersentuhan dengan persoalan keumatan dalam skala nasional. Pengalaman sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal memberinya ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat lintas kelompok. Sementara pengalaman akademiknya memberi modal untuk membaca persoalan keislaman secara lebih mendalam dan kontekstual.
Dalam konteks NU abad kedua, kemampuan semacam ini sangat berharga. NU telah memasuki fase yang berbeda dari satu abad pertama. Tantangannya tidak lagi semata bagaimana mempertahankan eksistensi jam’iyah, tetapi bagaimana menjadikan NU sebagai kekuatan peradaban.
Salah satu isu yang sangat dekat dengan kiprah Nasaruddin Umar adalah moderasi beragama.
Kementerian Agama mencatat keterlibatannya dalam penguatan moderasi beragama, termasuk peluncuran Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan kehidupan beragama yang mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat majemuk. (NU Online)
Bagi NU, agenda ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Tradisi tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal sesungguhnya merupakan modal besar NU untuk menjadi kekuatan Islam moderat dunia.
Jika NU ingin memperkuat posisi internasionalnya sebagai salah satu representasi Islam wasathiyah, maka figur dengan pengalaman akademik, keulamaan, pemerintahan, dan jejaring global memiliki nilai strategis.
Di sinilah Nasaruddin Umar mempunyai diferensiasi yang cukup kuat. Ia bukan sekadar memiliki pengalaman organisasi, tetapi memiliki pengalaman lintas institusi.
Saat ini NU membutuhkan pemimpin yang mampu membawa nilai-nilai pesantren (akar tumbuhnya NU) ke dalam percakapan global: perdamaian dunia, moderasi beragama, perubahan iklim, ekonomi umat, pendidikan, kesetaraan, kemanusiaan, dan hubungan antaragama.
Nasaruddin Umar memiliki pengalaman akademik internasional yang panjang. Profil resmi Kementerian Agama mencatat pengalaman studi dan risetnya di Kanada, Belanda, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Turki, Mesir, Yordania, Palestina, Singapura, Malaysia, hingga sejumlah negara lainnya. (Kementerian Agama)
Ini bukan sekadar daftar perjalanan akademik. Ia merupakan modal wawasan. NU ke depan membutuhkan pemimpin yang tidak gagap menghadapi dunia global, tetapi juga tidak kehilangan akar keislaman Nusantara. Dengan kata lain, tantangannya bukan memilih antara pesantren atau globalisasi, melainkan bagaimana membawa nilai pesantren ke panggung global. Dalam konteks itu, pengalaman Nasaruddin Umar patut diperhitungkan.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: setelah Muktamar selesai, NU harus tetap utuh. Sebauh keniscayaan bahwa muktamar akan menghasilkan keputusan. Kontestasi menghasilkan pemenang. Tetapi jangan sampai menghasilkan kelompok yang merasa kalah dan kemudian menjauh dari jam’iyah.
Di sinilah kepemimpinan yang memiliki kemampuan komunikasi lintas kelompok menjadi penting. NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memimpin mereka yang mendukungnya, tetapi juga mampu merangkul mereka yang berbeda pilihan.
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia merupakan momentum untuk menentukan bagaimana NU memasuki fase baru perjalanan abad keduanya.
Nama-nama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menunjukkan bahwa NU memiliki banyak kader dengan latar belakang dan keunggulan berbeda.
Gus Yahya menawarkan kontinuitas dan pengalaman petahana.
Kiai Zulfa menawarkan kedalaman keulamaan dan kepekaan terhadap umat.
Gus Yusuf menawarkan kekuatan pesantren dan kaderisasi.
Gus Rozin membawa pengalaman organisasi serta tradisi intelektual pesantren.
Gus Salam menawarkan spirit pesantren dan rekonsiliasi.
Gus Kikin menghadirkan kekuatan Tebuireng, pengalaman ekonomi, dan mandat organisasi Jawa Timur.
Dan Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menghadirkan perpaduan yang khas: akar pesantren, kedalaman akademik, pengalaman pemerintahan, pengalaman keumatan, moderasi beragama, serta wawasan internasional.
Atas dasar itu, Nasaruddin Umar layak dipertimbangkan secara serius sebagai salah satu figur yang dapat menjawab kebutuhan NU di fase berikutnya.
Namun, dukungan terhadap seorang tokoh tidak boleh berubah menjadi permusuhan terhadap tokoh lain. Dalam tradisi NU, perbedaan pilihan adalah bagian dari musyawarah. Yang harus dijaga adalah adab, ukhuwah, dan kepentingan jam’iyah.
Pada akhirnya, Muktamar bukan tentang siapa yang paling keras berkampanye.
Bukan pula tentang siapa yang paling banyak mengklaim dukungan.
Muktamar adalah tentang amanah.
Siapa pun yang kelak dipilih, ia harus mampu merangkul semua pihak. Dan siapa pun yang belum mendapatkan amanah, tetap memiliki tempat yang terhormat untuk berkhidmah.
Sebab jabatan adalah sementara, sementara khidmah adalah jalan panjang.
Maka, kepada para muktamirin, pilihlah dengan hati yang jernih, pikiran yang terbuka, dan pertimbangan yang matang.
Selamat menyambut dan mensukseskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Mari bersama Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat, untuk Kemaslahatan Bangsa.
